Kita pahami bersama bahwa pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI di era saat ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, seiring dengan kompleksitas tantangan tugas TNI, yang terus bergerak dinamis dan kecenderungan tidak semakin ringan. Namun pada sisi lain, secara jujur harus kita akui bahwa ditengah kesibukan kita melaksanakan tugas, masih terdapat penyimpangan-penyimpangan perilaku dan sikap-sikap primitif prajurit, yang melanggar kaidah-kaidah norma, moral, sosial dan keagamaan.

Penyimpangan perilaku dan sikap primitif tersebut merupakan pelanggaran disiplin, yang dapat menjadi parasit bagi upaya membangun TNI yang profesional, solid, militan dan dicintai rakyat, karena upaya membangun TNI pada hakikatnya harus berorientasi kepada nilai sikap dan kode etik, sebagaimana yang terdapat di dalam sapta marga dan sumpah prajurit. Dalam kaitan tersebut, upaya penegakan disiplin dan kode etik keprajuritan menempati posisi penting dan sangat dibutuhkan guna mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi konsistensi sikap dan perilaku prajurit TNI. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh petugas opsgaktib dan yustisi untuk memiliki kesamaan persepsi dalam proses penegakan dan penyelesaian pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib prajurit tni. Pada sisi lain, sangat tidak mungkin penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib dapat berjalan dengan baik, apabila petugasnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional, karena ketidakdisiplinan dan tidak profesionalnya petugas akan sangat berdampak negatif pada upaya penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib yang kita selenggarakan.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa, Profesionalitas petugas yang dimaksud bukan hanya petugas yang mencatat dan memberikan tindakan kepada setiap pelanggaran prajurit saja, akan tetapi petugas yang mampu mencari dan menemukan minimal empat pokok-pokok persoalan, yang perlu segera mendapatkan jawaban, dalam rangka menetapkan solusi, guna memperbesar upaya membangun kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib prajurit TNI. Pokok-pokok persoalan yang harus dicari tersebut adalah : Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku, pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib. Kedua, latar belakang meningkatnya angka penyimpangan perilaku dan pelanggaran. Baik kualitas maupun kuantitas pada tingkat tamtama, bintara maupun perwira. Ketiga, kendala yang menjadi hambatan dalam proses penegakan dan penyelesaian pelanggaran. Keempat, solusi yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan perilaku, pelanggaran hukum, disiplin dan tata tertib. Keempat pokok-pokok persoalan tersebut perlu mendapat jawaban pada penyelenggaraan opsgaktib dan yustisi tahun 2014, untuk dijadikan referensi dalam upaya membangun kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib di dalam sistem pembinaan prajurit TNI.

Melalui upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinsyafan bahwa pada suatu tatanan kehidupan prajurit terdapat ketentuan yang mengikat, mengatur dan membatasi setiap perilaku para prajurit tni, baik pada konteks kedinasan maupun pada konteks kehidupan bermasyarakat. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya konsistensi TNI untuk melaksanakan reformasi birokrasi khususnya di bidang kultur prajurit TNI.

“Dengan mengucapkan bismillaahir- Rahmanirrahim, pada hari rabu tanggal 22 januari pukul 8.00 wib,operasi gaktib dan yustisi tni tahun 2014, secara resmi saya nyatakan dimulai”. semoga tuhan yang maha esa senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian yang telah dipercayakan kepada kita semua .

Demikian Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kasdam II/Swj Brigjen TNI Toto S. Moerasad, S. Ip., M.M., pada upacara gelar Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun 2014, Rabu, 22 Januari 2014, bertempat di lapangan apel Makodam II/Swj.