Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, M.D.A., secara resmi menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi I, GM Utut Adianto, bertempat di Makodam II/Sriwijaya, Palembang, pada Senin (09/03/2026).

Saat kunjungan, Ketua Komisi I, GM Utut Adianto, didampingi Wakil Ketua Komisi I, Dr. H. Sukamta, beserta sejumlah Anggota, Sekretariat, dan Staf Komisi I DPR RI. Kedatangan tim disambut hangat oleh Pangdam yang didampingi oleh Pejabat Utama (PJU) Kodam, Dan/Kabalakdam II/Swj, serta Danlanud SMH dan Danlanal Palembang.

Dalam sambutannya, Pangdam II/Sriwijaya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kunjungan tersebut. Beliau memaparkan bahwa Kodam II/Swj memiliki mandat utama dalam melaksanakan operasi TNI matra darat di bidang pertahanan, pembangunan kekuatan, serta pemberdayaan wilayah pertahanan. Fokus utama saat ini mencakup penguatan ketahanan di dua provinsi strategis, yakni Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Mayjen TNI Ujang Darwis juga menjelaskan bahwa selain tugas pokok pertahanan, Kodam II/Swj aktif melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal ini mencakup tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah dan Kepolisian Republik Indonesia guna memastikan stabilitas keamanan. Tanggung jawab operasional Kodam mencakup dua wilayah utama, yaitu Korem 044/Gapo di Sumatera Selatan dan Korem 045/Gaya di Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih lanjut, Pangdam menekankan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan penanganan yang intensif dan spesifik. Namun, secara umum, kondisi keamanan di wilayah Kodam II/Swj dilaporkan relatif aman dan kondusif. Hal ini dinilai sebagai buah dari kerja sama, koordinasi, serta sinergitas yang apik antara TNI dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI GM Utut Adianto menegaskan bahwa fokus kunjungan kali ini adalah penguatan pertahanan, khususnya di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar. Beliau menyoroti pentingnya konsolidasi organisasi dan kesiapan menghadapi potensi ancaman maritim, termasuk pengawasan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Menurutnya, pemahaman mendalam mengenai potensi kerawanan wilayah sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang tepat sasaran.

Menutup rangkaian pertemuan, pihak Komisi I DPR RI menekankan pentingnya kesiapan tempur yang selalu prima meski dalam kondisi damai. Prinsipnya, TNI harus selalu dalam posisi siap siaga (ready) untuk menghadapi segala kemungkinan eskalasi konflik di masa depan. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan komprehensif bagi DPR RI dalam mendukung program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tengah dijalankan oleh Kodam II/Sriwijaya.