Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., bersama Forkopimda Provinsi Sumsel dan Unsur Terkait nya melaksanakan Rapat Koordinasi Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel Tahun 2023, Kamis (22/06/2023) bertempat di Griya Agung Jln. Demang Lebar Daun, Kota Palembang.

Rakor ini dihadiri Pangdam II/Swj, yang diwakili Kasdam II/Swj Brigjen TNI Ruslan Effendy, S.I.P., Dantem 044/Gapo, Asops Kasdam II/Swj, Danlanud, Dandim 0418/Palembang, Dandim 0402/OKI, Dandim 0403/OKU, Dandim 0404/Muba, Dandim 0405/Lahat, Dandim 0406/Linggau, dan Dandim 0430/Banyuasin.

Hadir juga, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kalaksa BPBD Prov. Sumsel, para Kepala Dinas terkait, Kepala Bappeda Prov. Sumsel, BPKAD Prov. Sumsel H, Karo Hukum, Karo Kesra dan Karo Umum dan Perlengkapan.

Rakor ini diawali dengan paparan Danrem 044/Gapo, Brigjen TNI Naudi Nurdika, dengan melaporkan kegiatan dan langkah-langkah apa saja yang dilaksanakan dalam penanganan Karhutla di wilayah Sumsel, serta upaya-upaya yang sudah dilaksanakan.

Brigjen TNI M. Naudi Nurdika, mengatakan bahwa, kebakaran hutan dan lahan di Prov. Sumsel setiap tahunnya menjadi ancaman serius terhadap kehidupan masyarakat yang menimbulkan banyak kerugian baik aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan.

Kebakaran hutan dan lahan sebagian besar karena ulah manusia yang membuka lahan dengan cara membakar, karena cepat dan murah.

"Sinergitas antar stakeholder dan instansi-instansi terkait sangat diperlukan dalam penanganan karhutla di wilayah Sumsel", kata Danrem.

Danrem juga menjelaskan bahwa, berdasarkan data yang di terima dari bulan Januari s.d Juni 2023 sebanyak 810 titik api yang sudah terdata. "Ada beberapa titik dengan jumlah karhutla yang terbesar dan rawan yang berada di Provinsi Sumsel sendiri yaitu sebesar 161 titik yang tersebar di 12 kabupaten Kota Se provinsi Sumsel", papar Danrem.

Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo, menyampaikan dalam rangka penanggulangan karhutla, pihaknya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan, lahan atau ilalang untuk keperluan apapun.

Polda Sumsel juga bekerjasama dengan media cetak dan media online untuk kampanye pencegahan Karhutlah dengan menyampaikan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan serta bahaya bagi lingkungan hidup.

Disamping itu, jajaran Polda Sumsel juga melakukan pemasangan papan peringatan atau plang untuk tidak menyalahkan api di area rawan/potensi karhutla.

Dalam rangka mencegah terjadinya karhutla, Polda Sumsel juga melibatkan masyarakat (kelompok masyarakat peduli api) untuk melaporkan dan melakukan pemadaman pada kejadian Karhutlah.

Selanjutnya, Gubernur Sumsel H. Herman Deru juga menjelaskan bahwa tahun 2023 ini musim kemarau akan ekstrim atau cenderung El Nino sehingga akan lebih kering, tentu ini harus menjadi perhatian serius agar kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sampai seperti kejadian karhutla Tahun 2015.

Peningkatan titik hotspot saat ini sudah dirasakan, berdasarkan laporan Dinas Kehutanan bahwa di Sumatera Selatan sampai dengan hari ini sudah tercatat 555 titik hotspot. Peningkatan ini sudah terjadi mulai bulan April sebanyak 227 titik hotspot ini lebih tinggi dari rata-rata bulan April pada tahun-tahun sebelumnya. "Walau kita tahu titik hotspot belum tentu juga titik kebakaran, tetapi ini sudah menunjukkan indikasi adanya potensi terjadinya kebakaran hutan. Upaya ini tentu sangat efektif selain melakukan pemadaman awal yang dilakukan sehingga kebakaran tidak sampai meluas, sekaligus upaya pengawasan atau patroli, sosialisasi, dan edukasi bagi masyarakat yang melakukan pembakaran", kata Gubernur.

Gubernur meminta Dansubsatgas Kabupaten, dalam hal ini Bupati dengan menggerakkan potensi yang ada seperti kecamatan atau desa, sehingga terjadinya kebakaran itu dapat dicegah sedini mungkin.

Singkronisasi satuan tugas dan optimalisasi peralatan alat produksi pertanian yang ada pada kelompok tani untuk membantu pemadaman kebakaran. 

Memperkuat sarana dan prasarana pemadaman serta personil terlatih pada regu pemadam kebakaran perusahaan perkebunan maupun Hutan Tanaman Industri. 

"Segera mengaktifasikan posko-posko kebakaran yang ada di perusahan, masyarakat peduli api, kelompok tani peduli api atau lainnya. Pemanfatan Dana Desa untuk pengendalian kebakaran hutan kebun dan lahan, baik untuk peralatan maupun operasionalnya dengan mematuhi ketentuan yang ada", jelasnya.

Diakhir rakor, Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, dalam arahannya mengatakan bahwa pada tahun 2023 ini kondisi cuaca berbeda dengan 3 tahun sebelumnya. BMKG sudah memprediksi tahun ini Indonesia akan mengalami kemarau yang lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan salah satu dari 6 provinsi prioritas dalam penanganan karhutla.

Kepala BNPB juga mengingatkan bahwa, pada tahun 2015 dan 2019 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi cukup masif, yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga ekonomi, sosial, hingga kesehatan masyarakat. 

Oleh sebab itu, Letjen TNI Suharyanto mengajak seluruh personel yang hadir dapat turun langsung ke lapangan guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan agar kejadian pada tahun 2015 dan 2019 tidak terjadi kembali. "Mari sama-sama satukan pikiran dan tindakan untuk sama-sama bersatu padu, dari pusat hingga daerah untuk mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran hutan dan lahan terjadi", pungkasnya.